Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) merupakan salah satu peran kunci Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditujukan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga stabilitas keamanan internasional. Salah satu tantangan utama dalam MPP PBB adalah rendahnya partisipasi personel perempuan yang diinstitusionalisasikan melalui Resolusi Dewan Keamanan 1325 tentang Women, Peace, and Security (WPS). Indonesia merupakan negara yang telah berkecimpung aktif dalam MPP PBB sejak 1957 dan pertama kali mengirimkan personel perempuan pada 2008. Isu WPS menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, terlebih pasca terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan peningkatan female peacekeepers Indonesia periode 2015-2020 berdasarkan teori Gender and Security Sector Reform. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara aktor-aktor relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi domestik dan sosial-budaya mempengaruhi taraf penerimaan negara dalam proses konvergensi nilai-nilai WPS terhadap kebijakan peningkatan female peacekeepers Indonesia. Dalam pelaksanaanya, penulis melihat adanya peningkatan gradual female peacekeepers Indonesia secara kuantitas pada tahun 2015-2020, namun pemajuan secara kualitas masih belum maksimal. Melihat rasio populasi perempuan dan laki-laki yang relatif hampir sama, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan partisipasi, mendorong penguatan kapasitas, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pasukan penjaga perdamaian perempuan.

Kata Kunci: Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Women, Peace, and Security (WPS), Female Peacekeepers, Gender and Security Sector Reform.