Penelitian ini membahas tentang kondisi sosial ekonomi dan administrasi pemerintahan Kabupaten Kutoarjo setelah digabung menjadi satu Kabupaten Purworejo tahun 1933-1942. Adanya penggabungan Kabupaten Kutoarjo ke dalam Kabupaten Purworejo tidak lepas dari peristiwa depresi ekonomi tahun 1930-an. Depresi ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930-an memberi dampak yang luas di Eropa, Asia, tak terkecuali Hindia Belanda. Perekonomian Hindia Belanda yang selama ini bergantung pada perdagangan hasil produksi tanaman ekspor mengalami kemunduran. Mundurnya perekonomian Hindia Belanda menyebabkan perusahaan-perusahaan dan Pemerintah Hindia Belanda mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi yang demikian sulit mengharuskan perusahaan-perusahaan dan pihak Pemerintah Hindia Belanda menjalankan strategi penghematan. Penghematan yang dijalankan oleh masing-masing pihak selanjutnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat serta berpengaruh terhadap keberjalanan administrasi pemerintahan di wilayah Kabupaten Kutoarjo.
Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (kiritk intern dan ekstern), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan). Sumber-sumber yang digunakan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Hindia Belanda berupa Staatsblad van Nederlandsch Indie; koran-koran sezaman seperti Bataviaasch Nieuwsblad, De Indische Courant, De Locomotief, Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indie, Soerabaijasch Handelsblad, dan Darmo Kondo; buku-buku referensi, artikel-artikel, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.
Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul, dapat disimpulkan bahwa depresi ekonomi tahun 1930-an telah menimbulkan perubahan-perubahan di bidang sosial ekonomi dan administrasi pemerintahan Kabupaten Kutoarjo. Kabupaten Kutoarjo mengalami perubahan status menjadi daerah kawedanan di lingkungan administratif Kabupaten Purworejo. Seluruh kegiatan administrasi di tingkat kabupaten dipusatkan di Kota Purworejo. Dengan demikian, Kota Kutoarjo menjadi tidak berkembang seiring dengan perubahan status kedudukannya. Perekonomian masyarakat Kutoarjo menjadi agak terganggu karena harga-harga mengalami kemerosotan dan sebagian masyarakat Kutoarjo mulai berorientasi ke Kota Purworejo. Akan tetapi perubahan orientasi sebagian masyarakat Kutoarjo tidak serta merta mematikan perdagangan di Kota Kutoarjo. Lambat laun masyarakat Kutoarjo dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada yaitu dengan mengakses fasilitas pemerintahan, pendidikan maupun kesehatan di ibukota kabupaten yang baru yaitu Kota Purworejo.

Kata kunci: depresi ekonomi, Kabupaten Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Penggabungan Kabupaten