Pasca diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, telah mengubah materimuatan penting terkait pendirian Perseroan Terbatas dalam UUPT, yangdikhawatirkan menjadi problematika di beberapa pengaturannya karenaterjadinya perluasan konsep perseroan. Metode penelitian ini adalahpenelitan doctrinal terhadap data sekunder diperoleh dari studi pustaka(library research), terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji problematika pendirianPerseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta dampak hukumadanya pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil (UMK)berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil penelitian ini adalahkeberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya PerseroanPerorangan atau PT UMK memiliki problematika apabila tetap dijalankanakan memiliki dampak hukum terkait pendirian Perseroan Perorangandengan ketiadaan peran notaris, pendirian Perseroan Perorangan terhadaporgan dan pertanggungjawaban pemegang saham dan pendirian PerseroanPerorangan terhadap modal. Terjadinya konflik norma antara UndangUndang Cipta Kerja dan UUPT, tetapi hal ini bisa diselesaikan dengan asaspreferensi yakni lex spesialis derogate legi generalis. Karena UndangUndang Cipta Kerja dianggap bersifat khusus mengesampingkan UUPTyang bersifat umum. Walaupun demikian, penerapan Undang-UndangCipta Kerja membawa suatu perubahan terhadap konsep norma yang barudalam dunia perseroan dikhawatirkan memiliki problematika yang akanmenghambat tujuan dari pembentukan Undang-Undang tersebut. Tidakadanya definisi yang pasti mengenai Perseroan Perorangan atau PT UMKdalam Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan pula menjadi konfliknorma yang samar atau kurang jelas dalam penerapan undang-undangtersebut.