Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa urgensi penerapan desentralisasi asimetris bertingkat di Indonesia dan untuk membangun konstruksi yuridis dari penerapan desentralisasi asimetris bertingkat di Indonesia dilihat dari perspektif kemandirian fiskal daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif eksploratif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, perbandingan, sejarah, dan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis melalui logika deduksi dan logika induksi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa urgensi penerapan desentralisasi asimetris bertingkat di Indonesia didasarkan karena 3 aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Pertama, aspek filosofis, mendasarkan kepada ketentuan konstitusi negara Pasal 18-18B UUD NRI 1945 dan faktor sejarah maksud para founding father ketika menggagas otonomi daerah di Indonesia lebih mengarah untuk menerapkan otonomi daerah dengan memperhatikan kekhususan, keistimewaan, dan keragaman seluruh daerah di Indonesia (otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi asimetris). Kedua, aspek yuridis, mendasarkan kepada fakta hukum bahwa pengaturan otonomi daerah di Indonesia selama ini terkesan masih belum memiliki paradigma yang definitif karena polanya yang “zig-zag” antara sentralisasi dan desentralisasi. Ketiga, aspek sosiologis, mendasarkan kepada kondisi riil di daerah yang dari budaya, sosial, politik, kesiapan, kemampuan, potensi, karakteristik, permasalahan, dan tantangan, bersifat asimetris. Didasarkan juga kepada alasan data penelitian resmi dari BPK RI dan Kementrian Keuangan RI tentang Indeks Kemandirian Fiskal Daerah yang menunjukan hasil bahwa mayoritas daerah di Indonesia masih berstatus belum mandiri. Sedangkan gagasan desentralisasi asimetris bertingkat yang berpijak kepada pandangan bahwa otonomi daerah merupakan suatu proses dan mekanisme pendidikan terdiri dari 4 klasifikasi status daerah beserta pola hubungan yang muncul untuk nantinya pemerintah pusat secara periodik melakukan evaluasi terhadap status otonomi setiap daerah dan menentukan kewenangan apa saja yang dapat diberikan. Agar konsep ini dapat berjalan efektif dan efisien dibutuhkan beberapa hal, yaitu: 1). Amandemen terhadap UUD NRI 1945 dengan memasukkan paradigma otonomi daerah sebagai suatu proses dan mekanisme pendidikan ke dalam ketentuan tentang Pemerintahan Daerah; 2). Merevisi dan membuat uu pemerintahan daerah bagi setiap daerah sesuai dengan status otonominya; dan 3). Good will dari seluruh elemen negara untuk bersama-sama membangun otonomi daerah yang substantif berdasarkan gagasan desentralisasi asimetris bertingkat.