Kasus korupsi selalu mendapat penanganan serius terhadap proses hukumnya.Selain memberikan penanganan yang serius juga harus mementingkan hak terhadaptersangka kasus korupsi tersebut. Hak tersangka tersebut diantaranya adalah hakkesamaan di depan hukum, hak ini mutlak karena dimiliki setiap orang. Prosespenghentian penyelidikan dan penuntutan yang ada di Undang-Undang KPK terbarumerupakan sebuah perkembangan hukum dimana hak dari pelaku kejahatan akandijunjung tinggi. Sesuai hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih dalam terhadapformulasi diskursus serta dampak yang ditimbulkan pada Pasal 40 Undang-undangKPK mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindakpidana korupsi yang sesuai dengan HAM , hal ini yang mendasari bahwa banyakkasus kejahatan korupsi yang terkatung-katung dan tidak terselesaikan. Tahun 2019telah terjadi perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan korupsi beberapaPasal penting telah dirubah salah satunya adalah Pasal 40 hal ini menimbulkan Prodan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat. Pro terhadap Pasal 40 lebihmenitikberatkan kepada proses hukum yang berhati-hati sedangkan masyarakat yangkontra lebih menganggap bahwa Pasal 40 KPK dapat membatasi kewenangan KPKhal ini berdampak terhadap upaya pemberantasan korupsi.