Penanggulangan terorisme menghadapi tantangan baru di tengah semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Hal ini berimplikasi pada munculnya berbagai modus terorisme yang semakin disruptif. Pemerintah sebagai aktor yang memiliki otoritas dan sumber daya memiliki tanggung jawab bersama masyarkat untuk melaksanakan penanggulangan terorisme secara komprehensif dan tepat sasaran. Namun demikian, status quo seringkali merefleksikan kebijakan pemerintah tidak mampu menjawab permasalahan terorisme secara tuntas, hal ini dilihat dari masih banyaknya ancaman dan aksi teror di Indonesia. Fenomena tersebut merupakan implikasi dari ketidakmampuan aktor-aktor yang terlibat dalam memenuhi nilai adaptif pada perumusan dan implementasi kebijakan penanggulangan terorisme. Sehingga secara khusus artikel ini membahas penggunaan konsep dynamic governance sebagai upaya untuk menciptakan kebijakan yang dinamis dan kontekstual dalam menciptakan penanggulangan terorisme yang komprehensif dan tepat sasaran. Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana nilai dynamic governance diaktualisasikan dalam penanggulangan terorisme oleh aktor pemerintahan terkait. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Discourse Network Analysis (DNA). Data diambil melalui crawling di online news media Kompas.com dan Okezone.com terkait penanggulangan terorisme antara tahun 2018-2020 kemudian menghasilkan 100 posting berita. Data kemudian dikonstruksikan dengan dynamic governance untuk disusun berdasarkan organisasi, konsep, dan agreement. Hasil penelitian menunjukan terdapat disparitas kompetensi diantara organisasi/aktor pemerintahan yang terlibat karena hanya sebagian aktor yang memiliki wacana konsep Dynamic Governance secara komprehensif dalam penanggulangan terorisme. Selain itu sebagian sistematisasi konsepnya menimbulkan polemik diantara stakeholders yang terlibat sehingga tidak semua aktor menunjukan agreement terhadap konsep Dynamic Governance. Artikel ini merekomendasikan satu sisi setiap aktor harus melakukan benchmarking supaya memiliki kapasitas yang sama dalam mengaktualisasikan konsep Dynamic Governance, sedang di sisi lain pemerintah harus memperhatikan partisipasi masing-masing aktor yang terlibat supaya memiliki paradigma yang sama dalam penanggulangan terorisme.

Kata Kunci : Discourse Network Analysis, Disrupsi, Dynamic Governance, Kontekstualisasi Kebijakan, Penanggulangan Terorisme