ABSTRAKMANGAJANA H PASARIBU, E0015239, 2022, TINJAUANPERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENOLAKPERMOHONAN UPAYA HUKUM BAIQ NURIL MAKNUN SERTAPEMBERIAN AMNESTI OLEH PRESIDEN. FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS SEBELAS MARET.Perkara hukum Baiq Nuril Maknun telah inkracht van gewijsde denganPutusan No. 574 K/Pid.Sus/2018 jo Putusan No.83 PK/Pid.Sus/2019. Perkaratersebut diajukan amnesti kepada Presiden, karena sudah tidak ada upaya hukum,serta untuk keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan. Amnesti belumpernah diberikan karena kemanusiaan. Tulisan ini mengkaji tentang pertimbanganyang diberikan hakim dalam menolak PK serta kelayakan amnesti untuk BaiqNuril Maknun. Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam memberikanAmnesti terhadap pelaku tindak pidana transaksi elektronik. Pemberian Amnestikepada Baiq Nuril sudah seharusnya diberikan oleh Presiden atas representasiPasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Presiden memberiAmnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat”. Frasamemperhatikan berarti terciptanya lembaga yang saling mengawasi dalam bentukdan hal apapun. Presiden Joko Widodo memberikan Amnesti kepada Baiq Nurilbukan semata-mata ingin menerapkan adanya peraturan yang sudah dibuatmelainkan juga melalui rasa kemanusiaan yang ada pada diri seorang KepalaNegara atas tindakan rakyat nya yang selama ini dinilai kurang adil artinya BaiqNuril selama ini merasa bahwa tidak ada keadilan untuk dirinya, yangkenyataanya Baiq Nuril seorang korban atas kasus Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45ayat (1) UU ITE.