ABSTRAK
MANGAJANA H PASARIBU, E0015239, 2022, TINJAUAN
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENOLAK
PERMOHONAN UPAYA HUKUM BAIQ NURIL MAKNUN SERTA
PEMBERIAN AMNESTI OLEH PRESIDEN. FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
Perkara hukum Baiq Nuril Maknun telah inkracht van gewijsde dengan
Putusan No. 574 K/Pid.Sus/2018 jo Putusan No.83 PK/Pid.Sus/2019. Perkara
tersebut diajukan amnesti kepada Presiden, karena sudah tidak ada upaya hukum,
serta untuk keadilan, dan perlindungan terhadap perempuan. Amnesti belum
pernah diberikan karena kemanusiaan. Tulisan ini mengkaji tentang pertimbangan
yang diberikan hakim dalam menolak PK serta kelayakan amnesti untuk Baiq
Nuril Maknun. Kewenangan Presiden Republik Indonesia dalam memberikan
Amnesti terhadap pelaku tindak pidana transaksi elektronik. Pemberian Amnesti
kepada Baiq Nuril sudah seharusnya diberikan oleh Presiden atas representasi
Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Presiden memberi
Amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat”. Frasa
memperhatikan berarti terciptanya lembaga yang saling mengawasi dalam bentuk
dan hal apapun. Presiden Joko Widodo memberikan Amnesti kepada Baiq Nuril
bukan semata-mata ingin menerapkan adanya peraturan yang sudah dibuat
melainkan juga melalui rasa kemanusiaan yang ada pada diri seorang Kepala
Negara atas tindakan rakyat nya yang selama ini dinilai kurang adil artinya Baiq
Nuril selama ini merasa bahwa tidak ada keadilan untuk dirinya, yang
kenyataanya Baiq Nuril seorang korban atas kasus Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45
ayat (1) UU ITE.