ABSTRAKRadityo Amaradipta Prasodjo. 2022. E0018323. EFEKTIVITAS PERAN SKKMIGAS DALAM TATA KELOLA MIGAS UNTUK KESEJAHTERAANRAKYAT. Penelitian Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret.Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama peranSKK Migas sudah dapat berfungsi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sudah sesuaiberdasarkan Pasal 33 UUD 1945 serta penggunaan hukum lain yang serupa dapatditerapkan. Kedua, implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusanNomor 36/PUU-X/2012 mengenai perubahan status BP Migas menjadi SKK Migasdengan status sementara tersebut sudah dapat bekerja secara efektif dan maksimal ataubelum.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengaturan tata kelola Minyak danGas Bumi (Migas) dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkansejumlah perdebatan. Perdebatan terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerjasecara prosedur pembentukannya hingga substansinya menyisakan masalah dan yangpaling utama, banyak pasal atau ketentuan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusidikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 terutama mengenai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, peninjauankembali Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 merupakan secercah harapan dalam upayatransformasi Tata Kelola Migas di Indonesia menjadi lebih dewasa dan profesional.Terutama mengenai status dan fungsi SKK Migas yang masih sementara seharusnyalebih bisa dioptimalkan. Perlu adanya sinergi yang tepat dari Pemerintah terkait dalamupaya membangun Tata Kelola Migas Indonesia menjadi lebih baik. Kata Kunci: Kewenangan SKK Migas, Tatakelola Migas, Kesejahteraan Rakyat.
