Adinnisa Ghaisani Iffat Adani, D0212003. FRAMING PERPPU 2/2017 DI MEDIA MASSA (Analisis Framing terhadap Pemberitaan Perilisan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada bulan Juli-Agustus 2017 di Harian Kompas dan Republika) Skripsi Progam Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pemberitaan dalam surat kabar banyak macamnya, salah satunya adalah pemberitaan mengenai Perilisan Perppu No.2/2107 (Perppu Ormas) yang muncul pada bulan Juli-Agustus 2017. Berita merupakan realitas yang telah ditata dan dikonstruksi. Media massa membangun sebuah berita dengan penonjolan maupun pengurangan, yang dalam prosesnya dipengaruhi oleh ideologi media terkait. Skripsi ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana sebuah ideologi media dapat mempengaruhi sebuah proses konstruksi realitas tersebut.

Harian Republika dan harian Kompas adalah contoh surat kabar di Indonesia. Dua surat kabar tersebut sama-sama memberitakan Perilisan Perppu No.2/2017 (Perppu Ormas). Pemberitaan dari dua surat kabar ini akan dianalisis menggunakan teknik analisis framing. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif dan menggunakan analisis framing metode Robert N. Entman dengan membagi menjadi 4 struktur analisis yaitu Define Problem (Pendefinisian Masalah), Diagnose Causes (Mendefinisikan Masalah atau Sumber Masalah), Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral), Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian).

Hasil penelitian ini adalah dua surat kabar sama-sama melihat pemberitaan Perilisan Perppu No.2/2107 (Perppu Ormas) sebagai permasalahan pro-kontra. Republika membingkai Perppu Ormas sebagai suatu  hal yang membahayakan pihak ormas karena dianggap dapat digunakan pemerintah sebagai alat menindak yang sewenang-wenang, sedangkan Kompas membingkai Perppu Ormas sebagai langkah tegas dan cepat karena dapat menjadi produk hukum yang membantu pemerintah dalam menindak tegas ormas radikal yang bertentangan dengan ideologi negara.