Peningkatan jumlah gelombang pengungsi yang masuk ke Australia semakin tak terkendali. Status sebagai penandatangan Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan faktor Australia sebagai negara maju membuat pengungsi tertarik untuk bermigrasi menuju Australia. Pemerintah Australia tidak tinggal diam akan hal tersebut karena masuknya pengungsi tentunya memberikan beberapa dampak negatif seperti besarnya biaya untuk penanganan pengungsi, ancaman kejahatan transnasional, dan meningkatkan angka pengangguran. Hal tersebut dikarenakan mayoritas pengungsi tidak memiliki keterampilan untuk bekerja. Tony Abbott selaku calon Perdana Menteri Australia pada Pemilihan Umum melihat isu pengungsi tersebut dan mengangkat isu pengungsi dalam kampanyenya. Hasilnya Tony Abbott terpilih dan menjalankan kebijakan OSB (Operation Sovereign Borders) yang merupakan operasi penghalauan dan pengembalian perahu atau kapal yang membawa IMAs ke negara asalnya. Dengan menggunakan teori sekuritisasi dan decision maker, penelitian ini ingin menggali motif sekuritisasi pemerintah Australia terhadap isu pengungsi serta Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini menelusuri lebih lanjut upaya kebijakan pemerintah Australia dalam melakukan sekuritiasi dalam isu pengungsi dan kaitanya dengan Bali Process dalam jangka waktu 2013-2015. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka. Sumber data primer yang diperoleh berasal dari laman jurnal elektronik, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran artikel jurnal, buku, serta internet.Penelitian ini menemukan bahwa Australia melakukan sekuritisasi terhadap isu pengungsi melalui speech act Tony Abbott. Disamping itu dalam penelitian ini akan membahas kebijakan Tony Abbott dalam Teori Pengambil Keputusan (Decision Making Theory).Meskipun berstatus sebagai negara anggota Bali Process dan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, Tony Abbott mempunyai cara tersendiri dengan menerapkan kebijakan OSB (Operation Sovereign Borders) danmenggunakan isu pengungsi sebagai agenda populisme dalam kampanyenya dan menyuarakan untuk menggunakan kebijakan Operation Sovereign Borders untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.