Disertasi menjawab alasan pidana finansial bagi pelaku korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara selama ini belum diformulasikan secara baik dalam peraturan perundang-perundangan di Indonesia dan perumusan konsep yang orisinal tentang pidana finansial berbasis restorative justice bagi pelaku korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi diiringi kegagalan mengembalikan kerugian negara karena sarana sanksi yang diancamkan berorientasi pada pidana konvensional. Negara semakin merugi karena modus dan skala korupsi semakin berkembang dan hanya diselesaikan dengan mekanisme konvensional. pembaharuan pidana finansial yang memiliki orientasi tujuan mengembalikan kerugian negara akibat korupsi. Penelitian ini sosiolegal memadukan empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan alasan pidana finansial bagi pelaku korupsi belum diformulasikan secara baik dalam peraturan perundang-perundangan di Indonesia karena faktor substansi hukum berorientasi pidana tradisional, budaya hukum menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap hukuman badan dan intervensi politik terhadap penanganan tipikor. Perumusan model pidana finansial berbasis restorative justice bagi pelaku korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencakup perumusan model pidana finansial berbasis restorative justice model pidana finansial berbasis restorative justice yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dengan pembaharuan biaya sosial korupsi dengan penghitungan ekstensif, denda progresif, sanksi administratif represif, sanksi pailit dan sanksi kombinasi serta membangun konstruksi hukum sarana implementatif pidana finansial berbasis restorative justice yang dilakukan dengan perumusan aspek substansi, perluasan dimensi ruang gerak stakeholder penegak hukum, upaya perubahan orientasi masyarakat tentang pemidanaan konvensional terhadap korupsi dan membangun mekanisme kontrol terintegrasi.