ABSTRAK

Andhika Aptanta Rahman, E0019043. 2022. KAJIAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (RATIO DECIDENDI) TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYUAPAN HAKIM YANG DIPUTUS DI BAWAH MINIMAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 127/PID.SUS/TPK /2015/PN.JKT.PST). Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim yang digunakan untuk memutus di bawah minimal dalam tindak pidana korupsi. Majelis Hakim yang memutus Terdakwa di bawah minimal berpedoman dengan Pasal 12 huruf C Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang N0. 20 Tahun 2001. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan di bawah minimal adalah Majelis Hakim menetapkan Terdakwa menjadi JusticeCollaborator dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat bahwa penetapan Terdakwa menjadi JusticeCollaborator seharusnya tidak sah dikarenakan menurut Penulis terdapat hal yang tidak sesuai/tidak terpenuhi dengan syarat JusticeCollaborator yang diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam kasus ini, Penulis juga melihat dan mencermati tuntutan Penuntut Umum yang menurut Penulis termasuk dalam tuntutan dalam kategori ringan yang dalam hal ini sudah sepantasnya Penuntut Umum mengenakan tuntutan yang lebih berat bagi Terdakwa mengingat profesi hakim yang mulia dan menjalankan fungsi penegakan hukum dan keadilan harus jadi dasar pengenaan tuntutan yang berat.