Alfianto Hadi Syahputra, E0019031. 2022. TINJAUAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM (RATIO DECIDENDI) DAN KESESUAIAN TEORETIS PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT BDG). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim yang digunakan serta kesesuaian teoretisnya untuk memutus pidana mati dalam tindak pidana pencabulan anak. Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati berpedoman dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan studi kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang  digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa alasan Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan primair dan diputus pada tingkat pertama berupa pidana penjara seumur hidup kemudian pada tingkat banding diperberat menjadi pidana mati. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum hakim juga telah memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana mati dan diterangkan apabila pidana mati tidak melanggar hak asasi manusia. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Penjatuhan pidana mati bertujuan sebagai pembalasan dari kejahatan yang telah dilakukan serta agar tercapainya keadilan baik bagi Terdakwa serta Korban. Tujuan tersebut didasarkan pada teori pemidanaan yang digunakan hakim, yakni teori gabungan.