Berdasarkan kerjasama The 1950 Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship, negara Nepal dan India telah sepakat untuk bekerjasama dalam berbagai bidang
kehidupan masyarakat. Salah satu kerjasama yang termuat adalah untuk memberikan hak kebebasan teritorial, hak tinggal, hak kepemilikan properti dan hak untuk mendapatkan kesempatan ekonomi yang sama di wilayah kedua negara yang termuat dalam pasal 6 dan 7 atau sering disebut dengan kebijakan open border. Kebijakan ini telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial budaya kepada warga kedua negara. Secara ekonomi kebijakan ini telah membantu Nepal sebagai landlocked country untuk menjangkau perdagangan internasional. Selain itu, hubungan sosial dan budaya kedua negara juga telah terjalin secara erat dari waktu ke waktu atas persamaan budaya, kepercayaan dan hubungan perkawinan yang telah banyak terjadi.

Di sisi lain, kebijakan ini juga memberikan peluang tindak kejahatan seperti terorisme, konflik perebutan wilayah, perdagangan barang ilegal, hingga perdagangan manusia. Walaupun berbagai ancaman telah terjadi namun kerjasama ini tetap berlangsung hingga lebih dari 70 tahun. Atas kondisi ini penelitian ini akan menganalisis alasan mengapa Nepal terus melanjutkan kerjasama di tengah maraknya potensi kejahatan lintas negara. Penelitian akan dibatasi pada salah satu ancaman perdagangan manusia terkait besarnya nilai kerugian akibat tindak kerjahatan ini.

Analisis dilakukan berdasarkan teori pengambilan keputusan luar negeri Richard Snyder dan dibatasi dalam periode waktu tahun 2015-2018 terkait jumlah kasus yang terjadi serta adanya perundingan kembali kerjasama melalui badan independen Eminent Person Group (EPG). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari laporan resmi perdagangan manusia di Nepal, artikel jurnal serta situs berita terkait. Hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun kebijakan open border telah memberikan kerugian dalam bidang kemanusiaan, Nepal belum mampu memutuskan kerjasama open border dengan India. Beberapa alasan seperti krisis politik dalam negeri, ketergantungan ekonomi, diplomasi bantuan dan terhambatnya peninjauan dalam forum Eminet Person Group (EPG) merupakan factor utama mengapa Nepal tetap melanjutkan kerjasama open border dengan India.