Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan putusan Mahkmah Agung tingkat kasasi dan peninjauan kembali serta mengidentifikasi putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali terkait keabsahan dan ketidakabsahan perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam perkara nomor 707K/Pdt/2017 dan 833/PK/Pdt/2018 dari prespektif hukum perjanjian menurut KUHPerdata. Jenis penelitian merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh pertama, penyebab perbedaan antara putusan hakim adalah pada sudut pandang pertimbangan hukum hakim. Pada putusan kasasi, hakim menggunakan penafsiran secara gramatikal. Sedangkan putusan peninjauan kembali, hakim menggunakan penafsiran secara sistematis dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/PDT/2017 yang menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan tersebut sah menurut KUHPerdata adalah tidak tepat, sebab hakim hanya mempertimbangan dari satu sisi menurut Pasal 1320 saja dan pada putusan Nomor 833/PK/Pdt/2018 yang menyatakan bahwa Perjanjian Perikatan Jual Beli pada kasus tersebut tidak sah dan dinyatakan batal, berdasarkan KUHPerdata adalah tidak tepat. Sebab yang menjadikan perjanjian tersebut batal adalah objek perjanjian tersebut merupakan warisan yang belum terbuka, sebagaimana dalam Pasal 1334 KUHPerdata.