ABSTRAK Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: (1) Sejarah munculnya gerakan perjuangan suku Kurdi di Irak, (2) Proses perjuangan suku Kurdi memperoleh otonomi di Kurdistan Irak, (3) Dampak atas pemberian otonomi terhadap persatuan intern suku Kurdi Irak. Penelitian ini menggunakan metode historis. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis primer dan sumber tertulis sekunder yang berupa buku-buku, surat kabar dan majalah yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka, dengan menggunakan sistem kartu/katalog atau komputer dan memanfaatkan internet. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis historis, yaitu analisa yang mengutamakan ketajaman dan kepekaan dalam menginterpretasi data sejarah dengan pendekatan kerangka teoritik yang berasal dari ilmu sejarah dan ilmu sosial, yaitu dengan pendekatan ilmu Sosiologi dan Antropologi. Prosedur penelitian dengan melalui empat tahap kegiatan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Suku Kurdi merupakan suatu kelompok etnis Indo-Eropa keturunan dari Kaum Medes yang mayoritas menganut Islam Sunni dan tinggal di wilayah Kurdistan yang saat ini terbagi dalam beberapa negara seperti Turki, Iran, Iran dan Suriah sehingga menyebabkan perjuangan untuk mendirikan Negara Kurdistan sulit terwujud dan berubah menghendaki wilayah yang otonom di negara masing-masing agar suku Kurdi dapat mengatur diri dan mempertahankan identitas serta sistem budaya suku Kurdi, termasuk di Irak di mana perjuangannya paling agresif yang dihimpun dalam Partai Demokratik Kurdi / Kurdish Democratic Party (KDP) yang dipimpin Massoud Barzani dan partai Persatuan Patriotik Kurdistan / Patriotic Union of Kurdistan (PUK) yang dipimpin Jalal Talabani. Kedua partai tersebut, yaitu KDP dan PUK sampai saat ini menjadi wadah perjuangan suku Kurdi Irak. (2) Perjuangan suku Kurdi di Irak untuk mendapatkan otonomi mendapatkan perlawanan dari pemerintah Irak yang ingin menjaga keutuhan bangsa dan mengamankan sumber minyaknya di wilayah Kirkuk sehingga sering terjadi peperangan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan banyak jatuh korban jiwa. Pemberian otonomi oleh pemerintah Irak yang mencakup wilayah Dahuk, Arbil dan Sulaymaniah pada tanggal 11 Maret 1974 tidak disetujui suku Kurdi karena wilayah Kirkuk tidak dimasukkan dalam wilayah otonomi sehingga terjadi pertempuran kembali. Permasalahan otonomi Kurdistan Irak yang mencakup wilayah Kirkuk menjadi perbedaan utama antara pemerintah Irak dengan pemimpin suku Kurdi dan terus berlangsung sampai tahun 1991 pada perundingan dalam upaya perdamaian antara pemerintah Irak dengan suku Kurdi yang tetap berujung pada keputusan otonomi atas wilayah Dahuk, Arbil dan Sulaymaniah. (3) Pemberian otonomi di wilayah Kurdistan Irak berdampak pada persatuan antara KDP dan PUK, meskipun dalam perjalanannya kedua partai tersebut saling berebut pengaruh dan kekuasaan di Irak utara serta terlibat peperangan pada periode tahun 1994 sampai 1997, tetapi belajar dari pengalaman akhinya KDP dan PUK sepakat untuk bersatu dan menyelenggarakan pemilihan umum dengan tujuan melaksanakan program pembangunan untuk kesejahteraan suku Kurdi.