Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hak cipta terhadap musisi yang official merchandisenya dibajak tanpa adanya izin ataupun kerja sama dengan pihak lain serta problematika hukum yang muncul karena adanya perlindungan hukum yang diberikan tersebut. Perlindungan hukum diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  yang bersifat empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis pada penilitian hukum ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deduktif. Sumber hukum yang digunakan oleh penulis terdiri sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer sendiri diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan musisi yang memproduksi official merchandise yaitu grup musik Seringai. Sumber hukum sekunder berupa sumber yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan , literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan analisis data dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tanpa adanya izin dapat berupa duplikasi motif gambar yang ada di dalam merchandise tersebut dan juga memodifikasi hasil gambar dengan sedemikian rupa. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dua aspek perlindungan yaitu dengan perlindungan hukum internal dan eksternal. Kedua perlindungan hukum ini hadir sebegai upaya menekan angka pembajakan terhadap official merchandise yang diproduksi oleh musisi lokal di Indonesia. Dari perlindungan hukum tersebut, ditemukan beberapa problematika hukum yaitu problematika yang ditimbulkan oleh undang-undang itu sendiri seperti tindak pidana yang bersifat delik aduan, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dalam hal ini melalui direktorat jenderal kekayaan intelektual dan komunitas musisi untuk meningkatkan kesadaran dalam perlindungan hak cipta terhadap official merchandise. Sedangkan problematika perlindungan hukum lain ditimbulkam karena tingkat pembajakan yang semakin tinggi sehingga para musisi enggan untuk melaporkan pelanggaran yang menimpa dirinya hingga proses hukum yang dianggap tidak efisien.

Kata Kunci: Hak Cipta; Merchandise; Pembajakan; Perlindungan Hukum