Kawasan Kecamatan Kragilan merupakan salah satu kawasan yang menjadi pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Perumahan sesuai yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Serang Tahun 2011-2031. Signifikansi dari perkembangan tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah penduduk secara alami atau migrasi. Penduduk yang berkembang secara masif mendorong perkembangan pembangunan perumahan formal, disebabkan karena kebutuhan hunian yang juga meningkat seiring dengan pertambahan penduduk. Dalam memutuskan untuk bermukim, setiap individu mempunyai preferensi dan pandangannya masing-masing terhadap rumah yang sesuai dengan keinginan mereka, salah satunya yaitu terkait dengan keberadaan industri. Untuk itu pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui prioritas kepentingan aspek pemilihan lokasi bermukim menurut pemilik rumah di perumahan formal di sekitar Kawasan Industri Kragilan. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan secara langsung dengan observasi lapangan dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat penghuni perumahan formal, sementara untuk sumber data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, data instansi terkait, penelitian terdahulu dan sumber dokumen lainnya. Teknik analisis yang dipakai oleh peneliti dalam melihat prioritas yaitu dengan analisis skoring menggunakan skala likert. Prioritas kepentingan dilihat berdasarkan variabel yang telah diajukan pada penelitian ini. Hasil dari analisis penelitian ini menampilkan bahwa prioritas aspek pemilihan lokasi bermukim menurut pemilik rumah di perumahan formal sekitar Kawasan Industri Kragilan adalah (1) kemudahan dalam aksesibilitas dengan persentase rata-rata sebesar 93,4%; (2) kenyamanan dan kondisi lingkungan fisik dengan persentase rata-rata sebesar 93,1%; (3) ketersediaan pelayanan sarana dan prasarana dengan persentase rata-rata sebesar 91,7%; (4) harga hunian dengan persentase rata-rata sebesar 78,4%; (5) kondisi ekonomi dengan persentase rata-rata sebesar (76,7%). Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan mampu untuk menjadi masukan bagi pemerintah terkait dan juga developer swasta agar pembangunan perumahan formal di masa mendatang dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku dan juga daya beli masyarakatnya.