Penelitian ini mengkaji dampak peristiwa Brexit yang mengakibatkan perubahan pada hukum perdagangan yang berlaku bagi Inggris dikarenakan kondisi sebelumnya ketika masih merupakan anggota dari (Uni Eropa) UE terdapat hukum yang memberikan keuntungan bagi Inggris sebagai satu kesatuan asal usul dalam pengertian (Rules of Origin) ROO dalam integrasi yang cukup rumit untuk ditinggalkan serta justru menimbulkan isu hukum, politik dan ekonomi. ROO dalam Perjanjian Perdagangan Bebas yang seharusnya menyederhanakan perdagangan justru dapat menimbulkan kerumitan dan ketidakjelasan dalam perkara Brexit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum yang ditimbulkan Brexit dapat bertentangan dengan tanggung jawab hukum Inggris dan UE terhadap Negara mitra dagang dalam perdagangan akibat beberapa prinsip hukum yang bertentangan terutama terkait ROO yang bergantung pada mengikat atau tidaknya perjanjian perdagangan yang dibuat pada masa keanggotaan Inggris dalam UE ketika dipandang dari prinsip pacta tertiis nec nosun nec prosun disandingkan dengan metode perwakilan konsensus oleh UE bagi negara anggotanya dalam membentuk perjanjian tersebut yang mungkin batal demi hukum ketika Inggris keluar dari UE. Penulis menemukan bahwa ketidakpastian hukum tersebut menimbulan kewajiban kompensasi oleh Inggris dan UE kepada mitra dagangnya.