Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama peranan Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam memberikan pelindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. Kedua, hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam memberikan pelindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam memberikan pelindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia asal Kabupaten Boyolali. Pelindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia tersebut yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali yaitu Pelindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja. Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam upaya pelindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia sudah berjalan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pelindungan hukum terhadap pekerja migran indonesia tersebut dijabarkan dalam beberapa kegiatan seperti pelayanan pada proses penempatan calon pekerja migran indonesia, fasilitasi untuk penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan pekerja migran indonesia maupun keluarga, fasilitasi pemulangan pekerja migran indonesia bermasalah. Namun, Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam memberikan pelindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia masih terdapat hambatan. Hambatan tersebut seperti keterbatan anggaran, adanya pekerja migran indonesia yang berangkat secara non prosedural dan latar belakang/motivasi calon pekerja migran indonesia.