PKH merupakan program bantuan bersyarat oleh pemerintah Indonesia yang berfokus pada percepatan pengentasan kemiskinan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tahun 2020 – 2021 PKH mengalami beberapa perubahan dalam kebijakan dikarenakan fenomena Covid-19 sehingga implementasi program mengalami transformasi dari era konvensional menjadi era digitalisasi, selain itu muncul berbagai permasalahan lain diantaranya adalah KPM Perluasan tidak tepat sasaran, dan minimnya kesadaran KPM untuk graduasi mandiri serta konsisten menjalankan persyaratan program.

Penelitian ini bertujuan meninjau impelementasi PKH pada tahun 2020 – 2021 di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dan George C. Edward III (1980) melalui berbagai aspek yaitu standar dan sasaran kebijakan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menentukan informan dengan teknik purposive sampling, validitas data yang digunakan adalah validitas triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif Milles and Huberman.

Hasil penelitian menunjukan implementasi PKH di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta pada aspek komunikasi ditinjau dari transformasi berupa sosialisasi dilakukan melalui media daring, kejelasan tentang perubahan peraturan PKH ketika pandemi Covid-19 tersampaikan dengan jelas kepada seluruh stakeholder, konsistensi PKH sejak tahun 2015 hingga kini tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah Kota Surakarta. Aspek sumber daya berupa SDM sangat memadai, namun belum sebanding dengan jumlah KPM, sumber anggaran dan fasilitas tersedia dan tercukupi, sumber informasi dan kewenangan dapat diterima, dipahami dan dijalankan oleh fasilitator PKH. Aspek disposisi berupa pengangkatan pelaksana fasilitator PKH telah melalui proses rekrutmen yang transparan, objektif dan akuntabel, insentif tidak dianggarkan khusus dari Kementerian Sosial, namun dianggarkan oleh Dinas Sosial Surakarta. Aspek struktur birokrasi berupa SOP PKH berpedoman pada Permensos No.1 Tahun 2018 yang mengalami penyesuaian dikarenakan pandemi Covid-19, fragmentasi atau instansi yang terlibat yaitu Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kelurahan, Kecamatan, RT/RW, perbankan, sekolah, puskesmas dan posyandu.