Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan bersifat deskripstif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data penelitian terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka.

Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya pelaksanaan pengawasan dan penertiban dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya berjalan tertib karena masih terjadi pelanggaran-pelanggaran bangunan baik itu pelanggaran diatas fasilitas umum, pelanggaran PBG/IMB, serta pelanggaran RTRW. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan bangunan gedung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantarannya: Faktor Perundang-undangan; Faktor Penegak Hukum; Faktor Sarana atau Prasarana; dan Faktor Masyarakat