Diskursus mengenai aktivitas proyek penambangan timah di laut Pulau Bangka sangat penting untuk dikaji karena berdampak pada hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional yang merupakan unsur penting bagi kehidupan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) dampak aktivitas proyek tambang timah di Perairan Laut Pulau Bangka terhadap hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional di Kelurahan Matras, Kabupaten Bangka; 2) pemenuhan hak atas pekerjaan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka terhadap nelayan tradisional. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan cara purposive dan snow ball sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, observasi lokasi penelitian, dan studi pustaka terhadap laporan-laporan, buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan terkait. Uji validitas terhadap data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan metode yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) aktivitas proyek tambang timah di Laut Pulau Bangka berdampak negatif terhadap hak atas pekerjaan nelayan tradisional seperti: a) terjadinya diskriminasi yang mengancam kesempatan kerja nelayan tradisional di laut; b) perlindungan bagi nelayan tradisional sebagai tenaga kerja menjadi terancam karena waktu untuk bekerja semakin lama, terjebak dalam praktik hutang dengan tengkulak, dan resiko keselamatan jiwa meningkat akibat wilayah tangkap semakin jauh dengan kondisi peralatan tangkap yang tidak kompatibel; c) turunnya pendapatan akibat meningkatnya kebutuhan modal melaut yang mengancam kesejahteraan nelayan tradisional. Dampak-dampak negatif dari aktivitas proyek tambang timah di laut terhadap nelayan tradisional tersebut menunjukkan bahwa praktek kewarganegaraan di Indonesia belum sepenuhnya inklusif. 2) Upaya pemenuhan hak atas pekerjaan bagi nelayan tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kelautan dan Perikanan di antaranya: a) mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP3K sebagai cara menjamin kesempatan kerja nelayan tradisional dan melindungi wilayah tangkap dari kerusakan akibat pencemaran proyek tambang timah di laut; b) memberikan berbagai bantuan peralatan tangkap dan modal melaut sebagai bentuk perlindungan serta pemenuhan hak nelayan tradisional; c) membentuk kelompok usaha bersama untuk memberdayakan nelayan tradisional; d) memberikan jaminan sosial berupa asuransi keselamatan jiwa untuk menjamin kesejahteraan nelayan tradisional. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut belum dapat memenuhi hak atas pekerjaan yang sustainable bagi nelayan tradisional di Kawasan Matras.

Kata kunci: pemenuhan hak, pekerjaan, nelayan tradisional, tambang timah