Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai eksistensi regulasi dibidang perlindungan varietas tanaman dalam hal mewujudkan hak-hak petani yang berkeadilan. Merumuskan model regulasi hasil dari proses harmonisasi hukum UU PVT dan UU SBPB yang saat ini belum mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak petani atas benih.

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan socio legal research. Analisis dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif. Teknik pengolahan data yang dilakukan yaitu; editing data, organizing data dan penyajian data dengan menggunakan metode pendekatam Sistematic Legal Logic. Pengungkapan kebenaran ilmiah dengan mengharmonisasikan hukum dengan sistematis, metodologis serta konsisten dalam melakukan analisa dan konstruksi. Pendekatan yang digunakan secara konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan perbandingan (comparative approach).

Regulasi perlindungan varietas tanaman pada UU PVT belum mewujudkan keadilan bagi para petani. UU PVT hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan pengembangan industri benih sehingga mengesampingkan hak-hak petani. Hak-hak petani dibatasi dan justru dilarang dilakukan seperti menyimpan, membagikan, menjual maupun mengembangkan benih. Pembatasan tersebut berakibat terhadap minimnya inovasi pengembangan benih yang dilakukan oleh petani. Model regulasi untuk mewujudkan hak-hak petani yang berkeadilan harus berdasarkan pada sistem pembangunan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui pembagian keuntungan yang adil (benefit sharing) berdasarkan pada kepatutan (equity). Undang-undang terkait perlu diselaraskan sehingga terciptanya kondisi yang ideal sehingga terbukanya bisnis inklusi yang memberikan kesempatan terhadap para petani untuk berpartisipasi dalam pengembangan benih tanaman. Perlu dibuat peraturan turunan yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan pada petani khususnya mengenai aksesibilitas terhadap ha katas benih. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, Kementerian Pertanian perlu mengembangkan program- program pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi para petani dalam melakukan pemuliaan benih tanaman. Collaborative governance dalam pengembangan dan pemberdayaan para petani dapat dikembangkan dengan melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, pihak swasta, universitas, organisasi petani dan petani.