Indonesia mengalami penurunan peringkat dunia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015. United Nations Development Programme (UNDP) menjelaskan bahwa penurunan peringkat tersebut diakibatkan oleh adanya ketimpangan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia tahun 2020-2024, sehingga pengurangan ketimpangan antar wilayah perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan IPM Indonesia. IPM di wilayah Indonesia bagian timur lebih rendah daripada wilayah Indonesia bagian barat. Kondisi ini berimplikasi terhadap ketidakmerataan pembangunan manusia di dua kawasan wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah minimum provinsi, dan stunting terhadap IPM. Penelitian ini menggunakan regresi data panel terhadap cross section sebanyak 15 provinsi dan data time series pada tahun 2015-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan prevalensi stunting tidak berpengaruh terhadap IPM. Implikasi kebijakan penelitian ini adalah pemerintah pusat dapat memberi penekanan terhadap pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia di wilayah Indonesia bagian timur. Selain itu, pemerintah provinsi dapat menekan tingkat kemiskinan dan mendorong peningkatan upah minimum secara bertahap.