Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peran KUD sendiri masih belum mampu mencegah illegal drilling, masih adanya kegiatan yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi seperti pengelolaan tanpa izin sehingga termasuk dalam pengelolaan yang ilegal, kegiatan illegal drilling ini melanggar aturan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Negara juga mengalami kerugian sebab minyak bumi merupakan salah satu asset Negara dan juga kerusakan lingkungan di sekitar tempat kegiatan illegal drilling. Pemerintah sulit menertibkan aksi penambangan sumur minyak tua atau illegal drilling karena sudah menjadi mata pencaharian masyarakat, namun ditemukan bahwa harapan pengusahaan sumur tua dapat berkontribusi kepada pendapan Asli Daerah (PAD) semakin jauh dari kenyataan. Begitu juga dengan hal tujuan pemberdayaan masyarakat tidak dapat terlaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : Peran, Koperasi Unit Desa, Illegal Drilling