Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan diversi dan menyusun konsep reformulasi pengaturan diversi bagi penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual oleh Anak untuk mewujudkan keadilan berdasar Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif menggunakan teknik interpretasi dengan cara tafsiran terhadap teks undang-undang yang berpegang pada bunyi teks. Berdasarkan analisis menurut 4 (empat) indikator, yakni prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip tumbuh dan kembang anak, dan prinsip penghargaan terhadap pendapat  anak dengan pendekatan teori keadilan sosial (Jeremy Bentham dan John Rawls), teori hukum progresif, teori keadilan Pancasila, teori kebijakan hukum pidana (penal policy), dan teori tujuan pemidanaan, maka diperoleh hasil bahwa pengaturan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan putusan pemidanaan terhadap Anak Pelaku tindak pidana kekerasan seksual belum mencerminkan terwujudnya keadilan berdasar Pancasila,karena perumusan norma diversi dalam UU SPPA yang belum mewajibkan aparat penegak hukum di setiap pemeriksaan untuk melaksanakan diversi, adanya pembatasan syarat diversi hanya untuk tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 ( tujuh) tahun dan bukan bentuk penggulangan, belum dilibatkannya masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan diversi, keharusnya adanya persetujuan dari korban atau keluarga anak korban, tidak adanya alternatif  rehabilitasi bagi pelaku dan korban untuk hasil kesepakatan diversi serta belum adanya pendampingan penasehat hukum dalam proses diversi.  Konsep reformulasi pengaturan diversi yang ditawarkan adalah mereformulasi pengaturan Pasal 7 ayat (1,2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 23 ayat (1) UU SPPA dalam upaya terwujudnya keadilan Pancasila dan terpenuhinya asas-asas perlindungan anak, serta mengintegrasikan bab khusus tentang Diversi tersebut dalam UU TPKS sebagai undang-undang yang bersifat khusus.