Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Ditjen Gakkum KLHK dalam melakukan dynamic governance, dilihat dari dimensi capabilities (thinking ahead, thinking again, thinking across) serta dimensi culture (shared norms, clear rules, regularity of behavior, coordination and integration among the units), mengidentifikasi hambatan serta solusinya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi sedangkan validitas data menggunakan triangulasi sumber, teknis analisis data menggunakan model Miles & Huberman serta dipertajam dengan analisis gender model Moser dan Naila Kabeer.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Ditjen Gakkum KLHK telah melakukan dynamic governance dalam mewujdukan keadilan dan kesetaraan gender, dilihat dari dimensi capabilities: a) komponen thinking ahead, tercermin pada penerbitan Roadmap PUG 2020-2024 yang merupakan arah kebijakan pelaksanaan PUG lima tahun ke depan; b) komponen thinking again, tercermin pada dokumen monitoring dan evaluasi PUG, Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statements (GBS) yang di dalamnya mengidentifikasi isu-isu gender pada bidang Penegakan Hukum LHK serta melakukan Rencana Aksi PUG untuk mengatasi isu-isu tersebut. Namun masih kurang optimal karena belum adanya monitoring dan evaluasi terhadap Roadmap PUG tahun 2020-2024, sebagai tolok ukur keberhasilan Ditjen Gakkum KLHK dalam pelaksanaan PUG; c) komponen thinking across, tercermin dari adanya kegiatan peningkatan kapasitas staf dalam PUG, berpartisipasi dalam lomba PUG di level kementerian, berperan dalam forum GLEADS dan TEACH sebagai wahana belajar dan bertukar pikiran, ide dan gagasan para pemimpin dan staf terkait konsep gender dengan pihak luar.

Pada dimensi culture: a) komponen shared norms, tercermin dari adanya norma bersama yaitu Misi Presiden poin ke-3 dan ke-4 yang intinya adalah “berkeadilan dan berkelanjutan” sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan PUG Ditjen Gakkum KLHK; b) komponen clear rules, tercermin dari prinsip “no one left behind” dalam merumuskan kebijakan (Renstra dan Roadmap) serta melakukan gender tagging pada dokumen anggaran; c) komponen regularity of behavior, tercermin dari adanya tahapan-tahapan yang sistematis dan terstruktur dalam menyusun dokumen kebijakan PUG; d) komponen coordination and integration among the units, tercermin dengan dibentuknya Tim Subpokja PUG lingkup Ditjen Gakkum KLHK.

Hasil analisis gender dengan menggunakan model Moser dan Naila Kabeer pada dimensi capabilities menyimpulkan bahwa saat ini Ditjen Gakkum KLHK lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan praktis gender (Moser) serta masuk dalam kategori kebijakan spesifik gender (Naila Kabeer). Hambatan serta solusi dalam melakukan dynamic governance juga dibahas secara lengkap dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode kuantitatif atau metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) disertai dengan analisis gender yang lebih mendalam pada seluruh item penelitian.