Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk memenuhi hak penyandang disabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan alokasi anggaran. Salah satu sumber dana yang bisa digunakan adalah APBDesa. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penganggaran keuangan desa untuk penyandang disabilitas di desa Grogol  pada tahap excecutive planning dan legislative approval yang mengacu pada teori penganggaran publik milik Hagen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data primer yang digunakan berupa wawancara dengan perangkat desa, BPD dan relawan SHG. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan diverifikasi dengan menggunakan metode triangulasi sumber.
Hasil dari penelitian ini adalah dalam tahap executive planning, pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat membahas rancangan rencana kegiatan dan rencana anggaran untuk penyandang disabilitas dalam forum musrenbangdes, yang kemudian disusun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RKPDes ini kemudian dijadikan pedoman oleh sekretaris desa dalam menyusun RAPBDes yang kemudian akan dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam tahap legislative approval. Stakeholder primer dalam executive planning pada penganggaran di desa Grogol adalah pemerintah desa, BPD dan penyandang disabilitas. RBM dan unsur masyarakat lainnya merupakan stakeholder sekunder. Partisipasi penyandang disabilitas dalam executive planning adalah partisipasi tidak langsung, dengan mewakilkan hak keikutsertaannya kepada RBM. Model partisipasi masyarakat dalam pembahasan RAPBDes pada tahap legislative approval di desa Grogol menggunakan model perwakilan BPD, yaitu masyarakat tidak ikut serta dalam pembahasan RAPBDes, akan tetapi diwakilkan oleh BPD di dalam musyawarah. Alokasi anggaran untuk penyandang disabilitas di desa Grogol digunakan untuk penyediaan alat bantu dan pemberdayaan yang dianggarkan melalui RBM, sedangkan alokasi anggaran dalam bentuk infrastruktur di desa yang ramah penyandang disabilitas berupa pengadaan hand railling dan ramp di kantor desa untuk memudahkan akses penyandang disabilitas di lingkungan kantor desa.

Kata Kunci: penganggaran publik, penyandang disabilitas, keuangan desa