Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat membutuhkan tanah demi kelangsungan hidupnya, terutama bagi Masyarakat Hukum Adat. Hubungan antara masyarakat adat dengan tanah sangat erat. Masyarakat Hukum Adat keberadaannya diakui sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis legalitas status hukum kepemilikan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari dalam perspektif hukum positif dan solusi penyelesaian kepemilikan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari agar mempunyai legalitas dalam perspektif hukum positif. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Penelitian ini dilakukan di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampling yaitu random sampling. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka serta wawancara, dan dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari belum ada legalitas terhadap status hukum kepemilikan tanah ulayat dalam perspektif hukum positif. Solusi penyelesaian kepemilikan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari agar mempunyai legalitas dalam perspektif hukum positif. Pertama Pemerintah Kabupaten Batanghari harus membuat regulasi tentang pengakuan keberadaan masyarakat adat Suku Anak Dalam. Kedua Kepemilikan hak ulayat bisa dikatakan sebagai hak komunal apabila Masyarakat adat Suku Anak Dalam sudah mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten Batanghari.