Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik negara melainkan merupakan bagian dari wilayah adat menjadi bentuk penghapusan negaraisasi yang dapat dianggap sebagai sumber penyangkalan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum adat yang ditempatkan sebagai penyandang hak, subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengakuan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undnagan dan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data secara deskriptif kualitatifdengan metode pendekatan perundang-undangan dan  pendekatan  konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara belum mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat meskipun terdapat beberapa kesatuan masyarakat hukum adat yang mendapatkan SK penetapan hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan diterbitkannya peraturan daerah mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Pengakuan hutan adat yang ideal bagi masyarakat hukum adat adalah dalam bentuk unconditional recognition yaitu pengakuan tanpa adanya syarat yang memberatkan bagi masyarakat hukum adat dalam norma hukum berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi pengakuan secara holistik terhadap masyarakat hukum adat dengan segala hak otonominya. Rekomendasi dari penelitian ini adalah segera dibentuk undang-undang kehutanan yang baru dapat mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan menyesuaikan konstruksi hak menguasai negara yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945