Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia dan juga untuk mengetahui keabsahan penggunaan smart contract blockchain Ethereum untuk transaksi elektronik yang dikaji dari legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran pada era Revolusi Industri 4.0. Penelitian hukum normatif ini bersifat preskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan sumber penelitian yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak legal karena dilarang dalam Peraturan Bank Indonesia dan hanya rupiah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi di Indonesia berdasarkan UU Mata Uang. Smart contract blockchain Ethereum yang digunakan untuk transaksi elektronik menjadi tidak absah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian keempat yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan alat pembayaran yang digunakan untuk transaksi elektronik yang tertuang dalam smart contract blockchain Ethereum adalah cryptocurrency yang berarti melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun apabila cryptocurrency tidak digunakan sebagai alat pembayaran, konsep smart contract dapat digunakan dan dianggap sah di Indonesia sebagai kontrak elektronik dengan didasari asas kebebasan berkontrak dan UU ITE.

Kata Kunci: Cryptocurrency; Kontrak Elektronik; Smart Contract