Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan double criminality principle dalam perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi buron ke luar negeri, pengaturan penerapan double criminality principle dalam undang-undang di Indonesia, dan menyusun sebuah model double criminality principle agar penerapan double criminality principle dalam perjanjian ekstradisi dapat dilakukan secara efektif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan: 1. Faktor-faktor yang menghambat penerapan double criminality principle dalam perjanjian ekstradisi adalah kedaulatan negara, kepentingan nasional, perbedaan sistem hukum yang dianut antara negara peminta dan negara diminta. 2. Model pengaturan double criminality principle terhadap kejahatan korupsi adalah dengan meratifikasi UNCAC 2003 khususnya bagi negara-negara peserta UNCAC 2003 yang perumusannya berpedoman kepada perumusan-perumusan yang ditentukan oleh UNCAC 2003 sebagai sumber hukum pokok. 3. Model atau konstruksi double criminality principle, khususnya untuk kejahatan korupsi di masa mendatang berorientasi pada kejahatan yang elemen-elemen pokoknya adalah sama dengan dilengkapi kebijakan negara diminta atas dasar asas resiprositas dengan memperhatikan perkecualian-perkecualian yang diakui oleh hukum internasional.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut di atas, rekomendasi yang dikemukakan adalah: 1. Negara-negara peserta UNCAC 2003 dan juga negara-negara yang bukan peserta UNCAC 2003 harus meratifikasi UNCAC 2003 agar terdapat keseragaman unsur-unsur dasar dalam merumuskan kejahatan korupsi dengan maksud agar pengaruh kedaulatan negara, kepentingan nasional, dan perbedaan sistem hukum dapat dibatasi seminimal mungkin terhadap penerapan double criminality principle bagi pelaku kejahatan korupsi. 2. Konsep pengaturan penerapan duoble criminality principle terhadap kejahatan korupsi di masa mendatang dapat dijadikan bahan bagi penyusunan perundang-undangan pidana nasional sebagai suatu bahan masukan dalam prolegnas. 3. Model double criminality principle dalam perjanjian ekstradisi dalam disertasi ini dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perundang-undangan kejahatan korupsi.

Keyword: Double criminality principle, perjanjian ekstradisi, pengaturan double criminality principle, model double criminality principle, dan korupsi.