Ilyas Daffa Fadhlurrahman. 2022. E0019201. PENEGAKAN HUKUM PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM ANGGOTA POLRI DI POLRES MAGELANG KOTA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Polri sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi pihak yang mencegah dan menanggulangi penyalahguna narkotika, namun masih ada kasus oknum anggota Polri melakukan penyalahguna Narkotika di Magelang Kota. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana penyalahguna Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Magelang Kota serta hambatan yang terjadi. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penegakan hukum pidana penyalahguna Narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Magelang Kota tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berupa pidana penjara, denda sesuai dengan golongan dan berat dari narkotika yang disalahgunakan. Karena perbuatan tindak pidana termasuk pelanggaran KEPP, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan berupa PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). Hambatan penegakan hukum penyalahguna narkotika yang dilakukan oknum anggota Polri di Polres Magelang Kota yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya jumlah aparat kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kuatnya sindikat narkotika, tempat tindak pidana yang tersebar dan tersembunyi, pelaku penyalahguna merupakan rekan kerja penyidik, dan dana yang terbatas.