Tiongkok diisukan melakukan pelanggaran HAM terhadap warga muslim Etnis Uighur di Xinjiang dengan melakukan pembatasan kebebasan beragama dan penahanan secara sewenang-wenang. Hal ini menjadi perhatian dunia terutama bagi umat muslim. Masyarakat muslim di Indonesia memberikan respons negatif terhadap Pemerintah Tiongkok atas perlakuannya terhadap Etnis Uighur. Pemerintah Tiongkok berusaha meluruskan tuduhan terkait pelanggaran HAM ini untuk memperbaiki citranya yang negatif. Dengan upaya diplomasi publik melalui pendekatan kepada organisasi muslim terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Harapannya dapat memperbaiki citra Tiongkok dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Menggunakan jenis penelitian  deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas upaya Pemerintah Tiongkok dalam melakukan diplomasi publik terhadap masyarakat muslim di Indonesia melalui Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk memperbaiki citra dalam konflik Uighur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dari NU dan Muhammadiyah, serta didukung dengan berbagai referensi dan literatur.

Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Tiongkok memaksimalkan penggunaan media untuk menyajikan berita berimbang dari narasi media barat. Memanfaatkan NU, Muhammadiyah, MUI, dan media Indonesia untuk merilis laporan kunjungan ke Xinjiang yang membantu memberikan perspektif baru untuk memperbaiki citra Tiongkok dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Tiongkok juga membangun hubungan jangka panjang dengan NU dan Muhamamdiyah melalui berbagai bentuk kegiatan. NU dan Muhammadiyah memberikan penjelasan terhadap warganya bahwa Tiongkok tidak melakukan pelanggaran HAM, hanya kebijakan yang kurang tepat diberlakukan untuk mengatasi ancaman terorisme, separatisme, dan radikalisme. Publik Indonesia menjadi terjernihkan, terbukti dengan menurunnya gelombang protes dan pembicaraan negatif di media sosial. Tiongkok berhasil untuk memperbaiki citranya menjadi lebih positif terkait konflik Uighur di kalangan masyarakat muslim Indonesia yang direpresentasikan oleh NU dan Muhammadiyah.