ABSTRAK

Apriyanto Kurniawan. 2022. Konstruksi Ideal Asesmen Terpadu Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Berbasis Kepastian Hukum Dalam Kerangka  Sistem Peradilan Pidana. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Mampu merumuskan ide secara argumentatif, inovatif dan memberikan solusi   pemecahan masalah-masalah hukum mutakhir terkait konstruksi asesmen terpadu bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dalam penegakan tindak pidana narkotika selama ini apakah sudah berbasis kepastian hukum. 2) Mampu menemukan, mengembangkan hal baru dan orisinal yang berkaitan dengan nilai, asas, teori, metode dan kerangka berpikir, untuk pengembangan atau pembaharuan ilmu hukum terkait konstruksi asesmen terpadu yang ideal      supaya mencerminkan kepastian hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yaitu penulisan yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, mengenai apa yang seharusnya  dilakukan. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam rangka kegiatan akademis harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa konstruksi asesmen terpadu bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dalam penegakan tindak pidana narkotika selama ini belum berbasis kepada kepastian hukum. Hal ini terlihat dari penjatuhan vonis Hakim berupa vonis rehabilitasi masih relatif jarang. Sebagian besar penyalahguna narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan undang-undang narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi. Konstruksi pengaturan asesmen terpadu yang ideal supaya mencerminkan kepastian hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan pengaturan tentang asesmen terpadu dengan jelas dan tegas yang dilakukan dengan undang-undang, termasuk syarat dan prosedur pengajuan asesmen dan sistem kerja tim asesmen terpadu. Hal ini mengingat minimnya tersangka pecandu dan penyalahguna narkotika yang diterapkan asesmen terpadu, maka mengurangi kesempatan terlaksananya upaya rehabilitasi.

Kata Kunci : Asesmen Terpadu, Tindak Pidana Narkotika, Pemidanaan, Penegakan Hukum Narkotika