Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu hukum mengenai urgensiberkaitan dengan perlindungan saksi dalam proses penyidikan oleh kepolisian.Kemudian bagaimana terkait perlindungan saksi dalam ruang lingkup Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya dikaitkan denganproses penyidikan oleh kepolisian. Penelitian ini merupakan penelitian hukumnormatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahanhukum primer dan sekunder, dengan cara studi pustaka dokumen atau bahanpustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme daninterpretasi dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasilpenelitian dan pembahasan dapat dipahami bahwa urgensi perlindungan saksidalam proses penyidikan oleh kepolisian yakni saksi sebagai alat bukti yangmerupakan jantung dalam penegakan hukum untuk memperoleh kebenranmateril dan sangat berperan dalam proses pembuktian. Jika tidak ada saksi makaproses pembuktian gagal sehingga penyidikan tidak dapat selesai dengan baik.Perlindungan terhadap saksi menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi danKorban berada dibawah kendali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atauLPSK. Perlindungan saksi dan korban pada aspek penyidikan hanya merupakansalah satu konsepsi perlindungan saksi dan korban yang urgen untuk prosespenegakan hukum.