Rif’atul Amaliah. 2023. E0016368. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI INTERNET (E-AUCTION) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

            Tujuan penulisan hukum untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam proses pelaksanaan lelang melalui internet e-auction dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli lelang dalam pelaksanaan lelang melalui internet yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam proses lelang menimbulkan adanya akibat hukum bagi   para   pihak   lelang   eksekusi   hak   tanggungan   melalui   internet (e-auction) yakni adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli. KPKNL Semarang seringkali dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak menjalankan prosedur lelang berdasarkan Fiat Executie melalui penetapan ketua pengadilan. Sementara lelang eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan yang diselenggarakan oleh KPKNL Semarang dilakukan dengan dasar konsep Parate Executie sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan. Hal ini menimbulkan celah bagi debitur dengan melakukan gugatan atas perlawanan eksekusi Hak Tanggungan ke Pengadilan Negeri. Atas terjadinya gugatan tersebut menghambat pelaksanaan eksekusi bahkan dapat membatalkan lelang yang telah dilakukan. Akibat dari ketidakpastian tersebut, diperlukan pengaturan hukum khusus tentang pelaksanaan Hak Tanggungan dan undang-undang jaminan yang dapat memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan Hak Tanggungan. Pengaturan mengenai upaya perlindungan hukum terhadap hak pembeli lelang terdapat dalam HIR, V endureglement, PMK No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan KUHPerdata. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut dibuat untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak pembeli lelang atas barang yang dibelinya melalui lelang benar-benar diperoleh barang dan hak kebendaan atas barang tersebut.