<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

Otih Handayani, 2023, Pembadanan Hukum Layanan Pendanaan Bersama

Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Peer To Peer Lending) Dalam Rangka

Pelindungan Penerima Dana Sebagai Inklusi Keuangan Yang Efisien

Berkeadilan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan memberikan preskripsi Pembadanan Hukum LPBBTI

meliputi: 1) konsep pelindungan penerima dana pada LPBBTI sebagai inklusi

keuangan dalam kaitannya dengan pengaturan dan regulasi yang efisien dan

berkeadilan; 2) konsep ideal formulasi pembadanan hukum LPBBTI yang

memberikan pelindunganbagi penerima dana yang efisien dan berkeadilan.

Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan statute approach, conseptual

approach, comparative approach, case approach dan sosial macro. Sumber bahan

hukum primer, sekunder, tersier juga data penunjang berupa wawancara. Bahan

hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet. Analisis

yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, interpretasi dan tafsir hermeneutik. Hasil

dari penelitian ini yang pertama yaitu pengaturan khusus LPBBTI di Indonesia

belum dijabarkan dalam aturan yang efisien dan berkeadilan karena saat ini diatur

dalam Peraturan Otoritasa Jasa Keuangan yang sifatnya secondary legislations

dengan kekuatan berlaku yang lemah terlebih dengan tidak diperkenankannya

sanksi pidana, sanksi admistrasi yang diberikan kepada penyelenggara tidak

memberikan rasa keadilan pada penerima dana sehingga merujuk pada Pasal 33

ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, penyelenggaraan

LPBBTI untuk mendorong perekonomian nasional belum memenuhi prinsip

pelindungan penerima dana; kedua, Formulasi pembadanan hukum LPBBTI yang

memberikan pelindungan bagi penerima dana agar efisien dan berkeadilan adalah

sebagai berikut: 1). berupa undang-undang yang mengandung unsur-unsur norma

hukum (konsep hukum, standar hukum, dan asas-asas hukum) yang menerapkan

sanksi administrasi dan sanksi pidana; 2). mengandung unsur ide (nilai, asas-asas

ekonomi Pancasila) dan rasionalitas (dapat diketahui dan digarap dalam kualitas

rasional); 3). Memiliki karakteristik LPBBTI (inklusi keuangan; ekonomi digital;

ruang lingkup LPBBTI konvensional dan Syariah; pelindungan para pihak;

pengaturan khusus data pribadi; perjanjian yang seimbang; penggunaan virtual

account dan escrow account; mengantisipasi resiko LPBBTI; pembangunan hukum

(kelembagaan dalam satu unit khusus pada OJK, literasi LPBBTI oleh

penyelenggara dan negara) sehingga dapat dilaksanakan, diterapkan, diteliti, dan

secara sistematikal dipelajari dan diajarkan sebagai hukum yang berlaku.