Penelitian ini bertujuan memberikan preskripsi Pembadanan Hukum LPBBTI meliputi: 1) konsep pelindungan penerima dana pada LPBBTI sebagai inklusikeuangan dalam kaitannya dengan pengaturan dan regulasi yang efisien dan berkeadilan; 2) konsep ideal formulasi pembadanan hukum LPBBTI yang memberikan pelindunganbagi penerima dana yang efisien dan berkeadilan. Penelitian doktrinal ini menggunakan pendekatan statute approach, conseptual approach, comparative approach, case approach dan sosial macro. Sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier juga data penunjang berupa wawancara. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, interpretasi dan tafsir hermeneutik. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu pengaturan khusus LPBBTI di Indonesia belum dijabarkan dalam aturan yang efisien dan berkeadilan karena saat ini diatur dalam Peraturan Otoritasa Jasa Keuangan yang sifatnya secondary legislations dengan kekuatan berlaku yang lemah terlebih dengan tidak diperkenankannya sanksi pidana, sanksi admistrasi yang diberikan kepada penyelenggara tidak memberikan rasa keadilan pada penerima dana sehingga merujuk pada Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, penyelenggaraan LPBBTI untuk mendorong perekonomian nasional belum memenuhi prinsip pelindungan penerima dana; kedua, Formulasi pembadanan hukum LPBBTI yang memberikan pelindungan bagi penerima dana agar efisien dan berkeadilan adalah sebagai berikut: 1). berupa undang-undang yang mengandung unsur-unsur norma hukum (konsep hukum, standar hukum, dan asas-asas hukum) yang menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana; 2). mengandung unsur ide (nilai, asas-asas ekonomi Pancasila) dan rasionalitas (dapat diketahui dan digarap dalam kualitas rasional); 3). Memiliki karakteristik LPBBTI (inklusi keuangan; ekonomi digital; ruang lingkup LPBBTI konvensional dan Syariah; pelindungan para pihak; pengaturan khusus data pribadi; perjanjian yang seimbang; penggunaan virtual account dan escrow account; mengantisipasi resiko LPBBTI; pembangunan hukum (kelembagaan dalam satu unit khusus pada OJK, literasi LPBBTI oleh penyelenggara dan negara) sehingga dapat dilaksanakan, diterapkan, diteliti, dan secara sistematikal dipelajari dan diajarkan sebagai hukum yang berlaku.