Penelitian ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kedudukan kesaksian Notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana pengggelapan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan kesaksian notaris dalam pembuktian dakwaan perkara pidana penggelapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan Notaris dalam pembuktian perkara penggelapan dengan putusan Nomor: 67/Pid.B/2020/PN Skt dihadirkan sebagai saksi. Tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi yaitu menerangkan bahwa memang benar saksi dan terdakwa pernah datang dan meminta dibuatkan kedua akta tersebut diatas, lalu tata cara pembuatan akta yang dibuat oleh notaris telah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu akta tersebut dibacakan, dan ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris lalu kedua akta tersebut selanjutnya dicatat oleh kedua notaris tersebut untuk didaftarkan sesuai dengan hukum berlaku yaitu Minuta akta tiap-tiap bulan wajib dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah Kota Surakarta, sehingga Keterangan dari Notaris sebagai saksi di pengadilan khususnya pengadilan pidana ini telah cukup guna memenuhi alat bukti yang perlu diteliti oleh Hakim guna sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana.