Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perihal urgensi regulasi larangan surogasi di Indonesia sebagai pencegahan pelanggaran hak asasi ibu pengganti dan anak hasil surogasi di Indonesia dengan sebelumnya memberikan analisis hukum terhadap praktik surogasi di Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak asasi ibu pengganti dan anak hasil surogasi di Indonesia.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, serta pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah penafsiran hukum dimana nantinya akan ditarik suatu simpulan dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Surogasi atau sewa Rahim di Indonesia belum memiliki aturan yang tegas dan spesifik mengatur keberadaan praktik surogasi di Indonesia. Berdasarkan analisis hukum terhadap surogasi di Indonesia maka ditemukan bahwa praktik ini bertentangan dengan hukum kesehatan di Indoenesia karena inseminasi buatan yang diperbolehkan di Indonesia ialah praktik bayi tabung. Selain itu praktik ini juga bertentangan dengan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum Islam di Indonesia; dan 2) Praktik surogasi membawa problematika seperti isu moralitas,  legalitas, maupun isu eksploitasi serta berimplikasi hukum terhadap hak asasi ibu pengganti dan anak hasil surogasi dimana praktik ini berdampak pada munculnya berbagai pelanggaran hak asasi ibu pengganti dan anak hasil surogasia. Berdasarkan hal inilah maka diperlukan suatu regulasi yang spesifik dan tegas melarang surogasi di Indonesia bahkan perlunya penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku surogasi karena surogasi berpotensi merenggut hak asasi dari anak hasil surogasi seperti hak identitasnya yang berkaitan dengan status hukumnya serta hak asasi dari ibu pengganti seperti hak reproduksi dan hak asasi lainnya. Maka dari itu muncul urgensi untuk mengatur dan melarang dengan tegas praktik surogasi guna mencegah berbagai pelanggaran hak asasi ibu pengganti dan anak hasil surogasi dan guna terpenuhinya hak asasi manusia yang dimiliki oleh ibu pengganti dan anak hasil surogasi di Indonesia sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan perlindungan hukum atas hak asasi manusia.