Analisis Batasan Hak Bagi Pelapor, Saksi, dan/atau Korban dalam Mendapatkan Perlindungan atas Kasus yang Bersangkutan dengan Dirinya (Studi Kasus Nh, Pelapor Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Citemu)

Penulis Utama : Zahra Putri Indah Sholihah
NIM / NIP : E0019447
× Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui batasan hak bagi pelapor, saksi, dan/atau korban dalam mendapatkan perlindungan atas kasus yang bersangkutan dengan dirinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan untuk mengetahui implementasi perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan Kasus Nh, pelapor kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Cirebon, Jawa Barat. Selain itu, juga untuk mengumpulkan dan mengolah bahan hukum yang diperlukan guna penulisan serta menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Sumber penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengkaji mengenai isu hukum yang dihadapi dan pendekatan perundang-undangan karena sejatinya penulisan hukum ini tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan dengan menggunakan teknik analisis metode silogisme deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa batasan hak bagi pelapor, saksi, dan/atau korban dalam mendapatkan perlindungan atas kasus yang bersangkutan dengan dirinya dalam kasus Nh, pelapor kasus tindak pidana korupsi Kepala Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat adalah saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Dalam hal adanya tuntutan hukum terhadap saksi, korban, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, maka wajib ditunda hingga kasus yang telah ia laporkan atau berikan kesaksiannya diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
×
Penulis Utama : Zahra Putri Indah Sholihah
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0019447
Tahun : 2023
Judul : Analisis Batasan Hak Bagi Pelapor, Saksi, dan/atau Korban dalam Mendapatkan Perlindungan atas Kasus yang Bersangkutan dengan Dirinya (Studi Kasus Nh, Pelapor Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa Citemu)
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2023
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber :
Kata Kunci : Perlindungan; Pelapor, Saksi, Korban; Korupsi.
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Kristiyadi, S.H., M.Hum.
Penguji : 1. Dr. Bambang Santoso, S.H., M.Hum.
2. Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
3. Kristiyadi, S.H., M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum
×
Halaman Awal : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Halaman Cover : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB I : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB II : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB III : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB IV : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB V : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB Tambahan : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Daftar Pustaka : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Lampiran : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.