Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dibentuknya decentralized finance (DeFi) sebagai pengembangan perdagangan aset kripto yang merupakan salah satu instrumen investasi di pasar komoditi yang menjadi subjek dari pasar berjangka komoditi berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2011 (UU 10/2011) tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Terdapat kekosongan hukum terhadap penyelenggaraan DeFi untuk pengembangan perdagangan aset kripto dimana kebijakan pengembangan telah diatur dalam Pasal 6 UU 10/2011 namun belum dilaksanakan, sedangkan DeFi telah berkembang luas di masyarakat Indonesia termasuk pelaku usaha di bidang teknologi blockchain sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia No. 62014. Analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan teori perundang-undangan, teori perlindungan hukum dan teori terjadinya kejahatan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan perbandingan yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, sehingga mengahasilkan kebaruan penelitian berupa konstruksi pengaturan pengembangan perdagangan aset kripto.

Hasil penelitian menyatakan bahwa DeFi penting untuk diatur karena: a) DeFi dapat menjaga tujuan hadirnya perdagangan aset kripto di Indonesia yang telah memberikan manfaat ekonomi; b) DeFi telah digunakan oleh berbagai negara karena dapat mengembangkan perdagangan aset kripto menjadi lebih baik dengan cara: 1) menciptakan stabilitas nilai pada aset kripto; 2) memiliki fungsi untuk pinjam meminjam aset kripto; 3) memiliki transparansi dalam transaksi serta; 4) menjadi murahnya biaya perdagangan aset kripto; c) teknologi DeFi diadopsi dalam pembangunan proyek Digital Rupiah oleh Bank Indonesia dan diadopsi oleh pedagang fisik aset kripto di Indonesia serta; d) sebagai bentuk perlindungan hukum dari resiko yang timbul dari kelalian dan kejahatan dari pengembang atau orang lain. Bentuk pengaturan yang ideal terhadap DeFi sebagai pengembangan perdagangan aset kripto adalah dibentuk peraturan perundang-undangan jenis undang-undang tentang perdagangan aset kripto yang materi muatannya mengatur pemenuhan kebutuhan hukum secara komperhensif dalam masyarakat tentang perdagangan aset kripto hingga pengembangannya sehingga dapat memberikan perlindungan, kepastian dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan substansi hukum: a) tujuan; b) pembagian kewenangan; c) mekanisme perdagangan dan pengambangan; d) penyelesaian perselisihan; e) sanksi.