Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pengelolaan limbah masker tingkat rumah tangga selama masa pandemi covid-19 di Kota Surakarta, lantaran penggunaan masker sebagai alat pelindung diri dalam masa pandemi covid-19 sampai dengan sekarang yang masih dilaksanakan menimbulkan limbah masker yang berdampak pada kondisi lingkungan. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang mana mempelajari secara empiris hubungan timbal balik antara hukum dan faktor-faktor sosial sehingga menghasilkan data yang dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, Adapun data yang digunakan dinyatakan secara tertulis dan tercermin dalam tingkah laku nyata yang didapat dalam penelitian sebagai sesuatu yang utuh dan berkesinambungan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dengan Teknik pengumpulan data melalui kuisioner menggunakan metode accidental sampling atau berdasarkan kebetulan dan acak. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sehingga dapat menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat lalu dipisahkan berdasarkan kategori yang ada hingga memperoleh kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan masker rumah tangga di Kota Surakarta hanya sebesar 21?ri seluruh rangkaian pengelolaan yang telah dijelaskan dalam surat edaran tatacara pengelolaan limbah masker, hal tersebut menimbulkan efek kepada lingkungan sekitar yaitu menjadikan lingkungan kotor dan memiliki banyak sampah masker yang tidak dikelola secara baik. Sehingga belum tercipta pengelolaan limbah masker yang efektif dan mampu memenuhi hak masyarakat. Dalam masa pandemi pengelolaan masker yang tidak maksimal ini dapat menghambat proses meredanya penularan virus. Hal tersebut akan berpengaruh kepada kondisi lingkungan sekitar rumah tangga di Kota Surakarta dan mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang mana harus dirumuskan suatu tatacara dan metode untuk menciptakan pengelolaan masker yang sesuai dan dapat terlaksanakan didukung dengan faktor hukum, masyarakat, penegak hukum, sarana atau fasilitas dan kebudayaan seperti evaluasi kebijakan, sosialisasi dan penyediaan fasilitas pengolahan limbah masker.