Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola hubungan yang terjadi antara perusahaan rokok, tengkulak dan petani tembakau dalam konteks ekonomi politik di wilayah Bojonegoro dan Temanggung. Fakta umum menunjukkan bahwa aspek harga merupakan titik ketergantungan struktural petani tembakau pada perusahaan dan tengkulak. Masalah ketidakadilan dan monopoli perdagangan tembakau oleh para grader pabrikan. Lantas, kendala utama petani tembakau ialah masalah penentuan kualitas dan harga tembakau. Sering kali terjadi perbedaan klaim kualitas tembakau antara petani dengan pihak pembeli. Ketidakpastian dan tidak adanya setandar ini yang menyebabkan petani menjadi merugi. Tidak berdayanya petani tembakau dalam tataniaga tembakau meliputi penentuan harga, penentuan kualitas tembakau dan penentuan berat tembakau. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi petani karena para juragan dapat dengan mudah mempermainkan harga. Dengan peraturan daerah baru tentang tataniaga tembakau diharapkan monopoli harga tidak lagi terjadi pada proses jual beli tembakau. Terbukanya peluang manipulasi atau permainan harga oleh perusahaan atau para mata rantai di bawahnya. Pola ini ditelaah secara detail dengan konstruksi prinsip core-periphery dalam ekonomi politik. Pendekatan deskriptif didukung dengan studi pustaka dan dianalisis dengan pendekatan analisis isi. Hasil yang diperoleh adalah; Pertama, pola kemitraan yang terjadi di Bojonegoro dan Temanggung ialah model KOA; Kedua, petani tembakau merupakan pihak yang paling terdampak dalam risiko kemitraan maupun penentuan harga jual tembakau; Ketiga, pola ketergantungan antara perusahaan, tengkulak dan petani dikarenakan rantai distribusi yang panjang. Berdasarkan hasil tersebut, saran yang mengusulkan ialah perlunya penguatan kelembagaan guna meningkatkan posisi daya tawar petani dan fasilitasi dari pemerintah dalam program kemitraan antara petani dan perusahaan.