Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program dari pemerintah pusat yang dimodifikasi dalam implementasinya di Kabupaten Kulon Progo. Modifikasi program BPNT di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan melalui PanganKu yang memiliki maksud untuk menciptakan ekonomi mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya pangan lokal melalui pemberdayaan masyarakat yaitu pemberdayaan Gapoktan, KWT, Peternak, industri kecil menengah tahu-tempe, Pokdakan serta KUBE e-warong. Modifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2016, berdasarkan jumlah penduduk miskin dengan kategori miskin dan sangat miskin, Kapanewon Sentolo memiliki jumlah paling tinggi di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebanyak 8.218 jiwa atau 2.805 KK sebesar 17?ri total jumlah penduduk Kapanewon Sentolo. Sebagian besar penduduk miskin menggantungkan hidupnya dengan profesi sebagai petani/pekebun sebesar 2.474 orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi PanganKu yang dilakukan oleh implementor dengan memberdayakan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengurangi masalah kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di Kapanewon Sentolo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling, serta dokumentasi, yang dianalisis menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi implementasi PanganKu dilihat melalui tiga aspek implementasi. Dari ketiga aspek tersebut terdapat dua aspek yang belum berjalan optimal, yaitu pertama aspek hakekat dalam proses administrasi yang mana setelah dikeluarkannya Perbup Kulon Progo No.3 Tahun 2021 mengenai pemerintah daerah mitra harus menyediakan data pemasok komoditas minimal 70?ri jumlah e-warong yang ada, hal ini mengakibatkan perubahan kriteria dalam perekrutan pemasok komoditas yang awalnya sudah terdapat SOP karena hal tersebut pemerintah daerah mitra harus menurunkan kriteria dan harus membuat SOP yang baru. Kedua, aspek kepatuhan pada kebijakan yang mana terdapat satu perangkat daerah mitra yag belum mengeluarkan SK Kepala Dinas tentang data pemasok komoditas karena sedang on process dalam membuat SK. Adapun faktor pendorong implementasi PanganKu diantaranya; 1) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan sudah diatur dengan jelas dan terstruktur dalam Perbup Kulon Progo No. 3 Tahun 2021 dan perjanjian kerja sama antara perangkat daerah pengampu dengan perangkat daerah mitra; 2) Komunikasi antar organisasi, komunikasi antar organisasi sudah terjalin baik secara internal maupun eksternal; 3) Kondisi ekonomi, implementasi PanganKu telah memberikan dampak yang positif yaitu pemasok komoditas memiliki pasar pasti utnuk menjual hasil panennya serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pemasok komoditas dan penyalur komoditas dalam program BPNT berupa peningkatan pendapatan. Sedangkan Sumber Daya, menjadi faktor penghambat dalam implementasi PanganKu Program BPNT dari segi SDM maupun SDA yang mana perangkat daerah mitra belum membuat SOP atau membuat SOP baru dalam melakukan rekruitmen dan penetapan kualitas komoditas, serta terdapat satu perangkat daerah mitra yang belum mengeluarkan SK Kepala Dinas tentang data pemasok komoditas.

Kata Kunci : evaluasi implementasi, PanganKu, pemberdayaan masyarakat