BPK sebagai lembaga tinggi yang didaulat oleh UUD 1945 untuk mengayomi harta negara ternyata tidak lepas dari sebuah krisis. Diawali penangkapan oknum pejabat eselon I BPK oleh KPK membuat pemberitaan negatif yang menyudutkan BPK semakin intens di media massa, mulai dari desakan dilakukanya Audit ulang hingga munculnya pemberitaan yang mempertanyakan hasil kinerja dan kredibilitas BPK oleh berbagai stakeholder BPK (DPR maupun LSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Manajemen komunikasi krisis yang dilakukan oleh BPK RI pada kasus korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK serta untuk mengetahui peran Biro Humas BPK (GPR) dalam menerapkan manajemen komunikasi krisis.

Penelitian ini menggunakan Perspektif Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari Timoty W. Coombs serta dengan mengsinergikan dengan Permenpan RB No.29/2011 tentang Pedoman Umum Komunikasi Krisis di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menganalisis secara kritis terhadap komunikasi krisis yang dilakukan oleh BPK. Data penelitian dikumpulkan dari media online, dokumen dan arsip BPK serta dari hasil wawancara mendalam dengan berbagai narasumber menggunakan panduan wawancara. Dengan lokasi penelitian di BPK Pusat.

Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen komunikasi krisis yang dilakukan oleh BPK dilihat dari perspektif SCCT dapat disimpulkan belum optimal dalam arti BPK masih memerlukan banyak penyempurnaan terhadap konsep manajemen komunikasi krisis pada tahapan sebelum, saat krisis dan setelah krisis. Dalam merespon krisis, BPK menggunakan 7 (tujuh) Crisis Response Strategies yaitu Denial pada Deny Strategy. Excuse, Deny volition dan Justification pada Diminish Strategy, Rebuild Strategy, bolstering dan Victimage pada Reinforcing Startegy. Hal yang menarik dari tujuh strategi yang digunakan pada strategi Denial, BPK mencoba mempersempit cakupan krisis sebagai tanggungjawab pribadi yang dilakukan oleh oknum BPK sehingga menghindarkan BPK dari berbagai tuntutan, hal tersebut paralel dengan tidak dilakukanya permintaan maaf kepada publik (Rebuild Strategy) dan menggunakan pihak diluar yang pro terhadap BPK dengan menyatakan bahwa BPK merupakan korban dari perbuatan oknum BPK tersebut (Victimage).

Kata Kunci: Manajemen Komunikasi Krisis, Korupsi, SCCT, BPK