Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah berada dalam lembaga non kementerian di bawah Presiden secara langsung. Pertanggungjawaban Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu bertanggung jawab kepada Presiden dan Presiden yang selanjutnya diteruskan kepada masyarakat sebagai kesatuan laporan...

ABSTRAK SABAR PARNINGOTAN JOY ABEL, E0019379, UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEJAKSAAN UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI, Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana oleh kejaksaan untuk pengembalian kerugian...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai bisa atau tidaknya lahan sawah dilindungi mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Sragen, juga mengkaji dan mengetahui terkait validitas kebijakan penetapan lahan sawah dilindungi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, kemudian...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi seat of arbitration sebagai choice of law yang mengatur perjanjian arbitrase dalam arbitrase komersial internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana dalam kasus kelalaian pemberian obat terhadap pasien dan bagaimana pertanggungjawabannya jika dilihat dari hukum pidana dalam penjatuhan pidana dalam tindak pidana Kesehatan dalam putusan perkara nomor 75/Pid.Sus/2019/PN. Mbo. Jenis penelitian pada penulisan ini ialah Metode penelitian...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menganalisis pertimbangan Majelis Komisi dalam menetapkan besaran denda administratif dalam Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020. Penelitian ini adalah penelitian hukum bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum...

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan rasionalitas aturan kebijakan larangan pemilikan tanah dengan status hak milik di DIY bagi WNI Non Pribumi. Penelitian ini juga bertujuan untuk dan melakukan validasi terkait dengan aturan kebijakan larangan pemilikan tanah dengan status hak milik di DIY bagi WNI Non Pribumi dengan menggunakan peraturan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep indefeasible title dalam sertifikat tanah elektronik dan hambatan dalam upaya pencegahan mafia tanah di Indonesia. Konsep indefeasible title merupakan jaminan dari negara akan kebenaran informasi data mengenai tanah, sehingga apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam prosedur, negara akan...

Prasetyo Raharjo, S352108012, Kewajiban Penyertaan KTP Elektronik dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan Kuasa Menjual (Studi Di Kantor  ATR/BPN Kabupaten Karanganyar), Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk...

RANIYA KAMILA, E0016352, PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP TINDAKAN COVER VERSION YANG DIUNGGAH DI SITUS YOUTUBE DALAM RANGKA MENDAPATKAN MONETIZE DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai pembuatan cover version lagu yang...