Kasus Churchill Mining Plc. melawan Pemerintah Indonesia di hadapan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) menjadi titik krusial dalam dinamika hukum investasi asing, khususnya di sektor pertambangan Indonesia. Sengketa ini berawal dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat entitas lokal mitra Churchill...

<div class="page" title="Page 17" xss=removed><div class="layoutArea"><div class="column"><p><span xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemulihan aset terhadap korban penipuan investasi...

Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan di Indonesia yang efisien, mudah diakses, sederhana, dan berbiaya rendah, dikembangkanlah konsep restorative justice sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, khususnya dalam kasus tindak pidana umum atau yang bersifat ringan. Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum, memiliki...

<p>Penelitian ini membahas mengenai implikasi berlakunya Perjanjian Regional </p><p>Comprehensive Economic Partnership (RCEP) terhadap perlindungan tenaga kerja </p><p>Indonesia. Perjanjian RCEP memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian </p><p>negara yang...

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam rumusan masalah yang pertama Majelis Hakim menimbang berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memutuskan bahwa...

<p xss="removed" xss=removed>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian dakwaan melalui keterangan saksi penyidik dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak dalam perkara narkotika, dengan studi pada Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb....

<p><b>MUHAMMAD TAUFIQUL HAFIZH, E0021297 Analisis Penjatuhan Pidana...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap data pribadi diatur dan diimplementasikan dalam kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kominfo tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU...

<p xss=removed>Penulisan ini memiliki dua tujuan utama: (i) <span lang="EN-US">membandingkan regulasi Indonesia dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Hong Kong dalam memberikan perlindungan investor sehubungan dengan praktik SPAC</span>; dan (ii) <span...

<p>Penelitian ini mengkaji problematika hukum yang timbul dari interaksi antara prinsip Jurisdictional Immunity negara dengan norma Jus Cogens, khususnya dalam upaya penegakan pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat. Meskipun Jurisdictional Immunity melindungi negara dari gugatan di...