Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) menandai pergeseran tata kelola pemilu presiden dan wakil presiden. Penelitian ini bertujuan menganalisis alasan hukum perubahan sikap mahkamah Konstitusi yang semula memandang presidensial threshold sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) menjadi inkonstitusional, serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perubahan sikap Mahkamah Konstitusi didasari pergeseran paradigma dari open legal policy menuju democracy morality, yaitu prinsip moralitas demokrasi yang menekankan keadilan substantif di mana penggunaan hasil pemilu legislatif periode sebelumnya (lima tahun lalu) dinilai sebagai tiket usang yang mendistorsi kedaulatan rakyat; 2) penghapusan ambang batas memberikan dampak dualistik yang meliputi: (a) dampak positif berupa pemulihan keadilan pemilu (electoral justice), diversifikasi pilihan, dan mitigasi polarisasi; serta (b) dampak negatif berupa risiko fragmentasi politik ekstrem, kompleksitas sistem kepartaian, dan lahirnya presiden yang tidak memiliki basis dukungan parlemen yang memadai, sehingga rentan mengalami kebuntuan pemerintahan. Oleh karena itu, disarankan harmonisasi regulasi berbasis kepastian hukum dan penguatan sistem dua putaran (two-round system), yakni mekanisme pemilihan ulang antara dua kandidat teratas jika tidak ada peraih suara mayoritas mutlak (50%+1), sebagai mekanisme penyaring alami untuk menjaga efektivitas sistem presidensial.